Cilegon,Detikflash— Pengangkatan pimpinan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon menuai sorotan tajam. Pasalnya, pejabat yang menempati jabatan strategis tersebut diduga belum lulus open bidding dan belum mengikuti assessment sebagai pejabat Eselon II, namun tetap dipaksakan menduduki posisi krusial pengelola keuangan daerah.
Tak hanya itu, Tunggul Simanjuntak, yang diketahui masih berstatus Eselon III dan tidak memenuhi syarat normatif, justru ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKPAD. Kondisi ini memicu dugaan kuat adanya kejanggalan serius dalam sistem manajemen talenta Pemkot Cilegon.
Ketua LSM INAKOR, Handi, dengan tegas menyebut pengangkatan tersebut sebagai cacat prosedur dan sarat kepentingan.
“Ini bukan sekadar kelalaian administrasi. Ini patut diduga ada sesuatu yang tidak wajar. Belum lulus open bidding, belum assessment Eselon II, tapi sudah dipercaya pegang OPD strategis. Manajemen talenta Pemkot ini ada di kotak yang mana? Aturannya jelas, tapi dilanggar terang-terangan,” tegas Handi.
Menurut Handi, BPKPAD merupakan jantung keuangan daerah, sehingga pengisiannya tidak boleh asal tunjuk atau berdasarkan kedekatan kekuasaan.
“Kalau jabatan keuangan saja diisi dengan cara melanggar aturan, publik wajar curiga. Ini membuka ruang konflik kepentingan dan berpotensi merusak tata kelola keuangan daerah,” tambahnya.
LSM INAKOR menilai pengangkatan tersebut berpotensi melanggar sejumlah regulasi, antara lain:
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 72 dan 73 tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang wajib berdasarkan sistem merit
PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS
PermenPAN-RB No. 15 Tahun 2019 tentang Pengisian JPT secara Terbuka dan Kompetitif
SE KASN terkait larangan pengangkatan Plt JPT dari pejabat yang tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi
Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa jabatan setingkat Eselon II wajib diisi melalui seleksi terbuka (open bidding) dan assessment kompetensi, bukan penunjukan sepihak.
Sorotan paling keras diarahkan kepada Wali Kota Cilegon selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang melantik dan menetapkan pengangkatan tersebut. Handi menilai Wali Kota abai terhadap prinsip profesionalitas ASN dan cenderung memaksakan kehendak politik di atas aturan hukum.
“Wali Kota seharusnya menjadi contoh penegakan aturan, bukan justru pelanggarnya. Kalau sistem merit diinjak-injak, ini bukan reformasi birokrasi, tapi kemunduran total,” kecam Handi.
Ia menegaskan bahwa pengangkatan pejabat tanpa prosedur yang sah merupakan penghinaan terhadap ASN yang berkompeten dan telah mengikuti mekanisme resmi.
LSM INAKOR mendesak agar pengangkatan Plt Kepala BPKPAD segera dievaluasi dan dibatalkan, serta meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) turun tangan melakukan pemeriksaan.
“Jika ini dibiarkan, kami akan membawa persoalan ini ke KASN, Ombudsman, bahkan ke aparat penegak hukum. Jabatan publik bukan hadiah politik,” pungkas Handi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemkot Cilegon dan Wali Kota belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pelanggaran prosedur pengangkatan tersebut. ( Biro )
