SERANG, Detikflash.net - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah memulai tahapan awal penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran (TA) 2027. Kegiatan ini disampaikan dalam forum pertemuan bersama perangkat daerah, instansi vertikal, serta mitra pemerintah daerah di Gedung Kesbangpol, pada Jumat (13/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut dijelaskan bahwa meskipun periode 2021 hingga saat ini pembangunan dapat berjalan, tantangan tahun 2027 mengharuskan perencanaan yang lebih matang dan efisien. Penyusunan anggaran perlu dimulai lebih awal dengan mempertimbangkan keterkaitan kondisi ekonomi dan politik.
"Kondisi perpolitikan tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi. Stabilitas ekonomi akan sangat menunjang terciptanya kedamaian dan kondusivitas di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten," ujar pihak terkait dalam forum tersebut.
Pada tahun 2025, Provinsi Banten mencatatkan realisasi investasi sekitar Rp130 triliun, menjadikannya daerah dengan investasi terbesar keempat secara nasional. Pertumbuhan ini didukung oleh masuknya dua perusahaan besar di sektor industri kimia, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir potensi konflik sosial.
Namun, kebijakan penyesuaian dana transfer dari pusat berdampak pada pengurangan dana sekitar Rp554 miliar atau sekitar 30 persen dari total dana transfer tahun 2025. Kondisi ini membuat perencanaan dan penganggaran TA 2027 harus dilakukan secara seefisien dan seoptimal mungkin.
Berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri, secara akumulatif Provinsi Banten bersama kabupaten dan kotanya menempati peringkat ketiga nasional dalam kapasitas fiskal kuat. Secara khusus, Pemprov Banten berada di peringkat pertama nasional untuk provinsi, dengan 70 persen pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski demikian, beberapa daerah masih memiliki kapasitas fiskal lemah, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Hal ini menjadi perhatian bersama untuk menjaga pemerataan pembangunan dan stabilitas daerah.
Kinerja APBD TA 2025 tercatat dengan pendapatan sebesar Rp10,083 triliun dan belanja sebesar Rp10,041 triliun, menghasilkan surplus sekitar Rp42 miliar. Angka ini menurun dibandingkan dua tahun sebelumnya yang mendekati Rp13 triliun, seiring kebijakan pengalihan opsen pajak kendaraan bermotor ke kabupaten/kota.
Tabungan kas daerah secara keseluruhan mencapai sekitar 1,48 persen dari total APBD, dengan sekitar 80,56 persen tersimpan di perbankan. Belanja wajib seperti bantuan keuangan kepada partai politik tercatat di atas Rp70 miliar, serta belanja pegawai sekitar 9,8 persen dari total anggaran.
Pemprov Banten berharap perencanaan yang matang, sinergi lintas sektor, dan pengelolaan anggaran yang efisien dapat mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tidak hanya bersumber dari APBD, tetapi juga didorong melalui investasi luar daerah agar manfaatnya dirasakan secara merata.
"Keberhasilan daerah pada tahun 2024 sangat ditentukan oleh kuatnya sinergi antara Pemprov, Pemkab/Pemkot, aparat keamanan, lembaga penyelenggara Pemilu, serta seluruh organisasi kemasyarakatan," ujar pihak terkait.
Selain itu, melalui perencanaan adaptif di Kantor Staf Presiden (KSP) Banten, diharapkan dapat menjadi motor penggerak stabilitas daerah dan memperkuat demokrasi berkualitas. Pihak terkait juga mendorong evaluasi sarana prasarana kantor KSP yang dinilai kurang layak, mengingat perannya yang strategis terkait proses kotak pindah.
Sementara itu, pelaksanaan APBD TA 2025 sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan seluruh pihak diminta menyiapkan laporan pertanggungjawaban secara lengkap dan tepat waktu.
(Red_Caca)
.jpg "Capaian Kelurahan Kebon Dalam Terkatung-katung, Realisasi PUPR Dinilai Lamban dan Setengah Hati")