CILEGON, Detikflash.net - Kalangan aktivis sosial di Kota Cilegon mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk mengalihkan fokus dari rapat rutin dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menuju langkah konkret percepatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD dinilai krusial di tengah dinamika pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
Aktivis yang dikenal dengan sapaan Kang Ade menyuarakan kritik publik mengenai frekuensi rapat kerja Komisi DPRD bersama mitra OPD. Menurutnya, energi pemerintah harus lebih diarahkan pada proyek strategis yang berpotensi mendongkrak ekonomi daerah secara signifikan.
Kang Ade secara spesifik menyoroti perlunya percepatan realisasi pengembangan akses infrastruktur, khususnya proyek Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM).
"Masyarakat meminta pemerintah fokus pada peningkatan potensi PAD, seperti rencana pengembangan akses infrastruktur Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) agar segera terwujud dan bisa meningkatkan PAD Kota Cilegon," tegasnya.
Menurutnya, keberadaan pelabuhan yang dikelola secara mandiri oleh daerah akan menjadi multiplier effect bagi perekonomian lokal. Ia berharap Wali Kota Cilegon terus mendorong realisasi pelabuhan tersebut melalui kolaborasi erat dengan pemangku kepentingan (stakeholder) industri terkait.
Kritik ini disampaikan menjelang agenda penting pembahasan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) oleh Komisi DPRD bersama mitra OPD, yang dijadwalkan berlangsung pada Senin hingga Selasa, 17-18 November 2025.
Masyarakat berharap hasil rapat kerja ini dapat menghasilkan program kegiatan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 yang lebih efisien dan memberikan daya manfaat langsung pada akselerasi pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Semoga hasil rapat kerja komisi dengan mitra OPD pembahasan RKA dapat menghasilkan program kegiatan pada RAPBD T.A. 2026 yang lebih efisien dan berdaya manfaat langsung pada akselerasi pembangunan daerah, khususnya kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Selain mendorong pengembangan infrastruktur PCM, Kang Ade juga menekankan pentingnya peran OPD penghasil retribusi dan pajak agar lebih giat dan inovatif dalam upaya menjaring pendapatan.
Perhatian khusus diberikan pada kontribusi sektor industri di Cilegon. Industri diminta untuk aktif berkontribusi terhadap pembangunan daerah, termasuk melalui penerapan pajak batasan karbon yang dihasilkan dari aktivitas mereka, serta pemenuhan kewajiban kelengkapan LSR Kedamkaran (Layanan Siaga Reaksi Kebakaran) yang wajib dipenuhi oleh pihak industri. Langkah-langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi APBD Kota Cilegon di masa depan.(*/red).
