Selamat Hari Pers Nasional
Hari Pers Nasional tahun 2026 tahun diselenggarakan di Banten.
Organisasi Wartawan Tertua PWI merupakan Promotor Terdepan, dalam ajang tahunan tersebut.
Sebagai, anggota PWI sejak tahun 1996. Saya tentu berbangga hingga saat ini masih jadi Anggota PWI. Apalagi, diadakan di Provinsi Banten yang pernah ikut serta kami perjuangkan sejak 27 tahun lalu.
Saya perlu juga mentasbihkan bahwa Berdirinya Provinsi Banten adalah buah pena PWI yang aktif menyuarakan Suara Rakyat Banten.
Keberadaan PWI, bukan Cek Kosong. Organisasi ini memiliki tinta sejarah dalam ikut mewujudkan terbentuknya Provinsi Banten.
PWI Puaat yang saat itu di Pimpin Pak Tarman Azam mendukung Penuh lahirnya Propinsi Banten.
Menghadiri Bantuan UNESCO ke Media Koran Banten Ekspres.
Ketua PWI mendukung ada media di Tanah Banten. Berharap Agar Aspirasi Masyarakat Banten lebih didengar dalam rangka Pemerataan dan Kesinambungan Pembangunan didaerah Kulon tersebut.
Kantor PWI Serang kala itu, masih sangat sederhana. Wartawan masih mayoritas perpanjangan atau biro koran Mainsterm. Seperti Kompas, Suara Pembaharuan, Pikiran Rakyat dan koran koran terbitan Jakarta.
Jadi praktis hanya sedikit yang nge pos kumpul di PWI. Orangnya itu itu aja, medianya bisa banyak karna bisa jadi Wartawan membantu Media di beberapa Koran.
Mungkin Perkembangan Anggota PWI hari ini banyak setelah bertumbuhnya Media lokal Daerah. Hal tersebut sejalan dengan Regulasi Perizinan Mendirikan Pembuatan Media. Sebagaimana diketahui bersama sebelum Reformasi 1998 untuk Menerbitkan Surat Kabar atau Media memiliki Siupp itu tidak gampang di era Orde Baru.
Sebagai murid dari Harun Muda Indrajaya Tokoh Pers pemilik Koran Harian di Lampung yang sempat berkolaborasi bersama Dahlan Iskan bersama Jawa Pos News Network.
Saat itu, Buya HMI menugaskan saya untuk membuat Biro Lampung Ekspress di Banten. Sembari menyusun surat menyurat Perizinan untuk membuat SIUPP Surat Kabar Umum (SKU) Banten Ekspres.
Rupanya secara naluri, tokoh tokoh Pers PWI Pusat sudah sangat prihatin dengan kondisi Keresidenan Banten yang terpinggirkan saat itu. Berbeda jauh, Infrastruktur yang dibangun wilayah Bandung Priangan dengan wilayah Banten.
Gap, seringkali terjadi dalam berbagai situasi. Hal tersebut akibat Rentang Kendali yang begitu jauh antara Banten dan Bandung. Dalam berbagai usaha urusan tentu sangat merepotkan Rakyat juga birokrasi daerah yang terkendala jarak. Bisa dibayangkan untuk mengurus segala sesuatu harus melewati satu Wilayah Provinsi DKI Jakarta baru menuju Bandung Jawa Barat.
