Persoalan bermula dari mencuatnya kabar bahwa Ketua BUMDes Cipicung saat ini, Asep, menduduki jabatannya bukan melalui mekanisme musyawarah, melainkan penunjukan langsung oleh Sekretaris Desa (Carik) Cipicung Nana. Ironisnya, Asep diketahui memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan sang Carik Nana.
Dikabarkan, BPD Tak Dilibatkan dalam pemilihan/penunjukan ketua BUMDes langsung yang di lakukan oleh cari carik hal ini menjadi tanda tanya besar masyarakat setempat.
Menurut suber yang engan di sebutkan nama, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cipicung tidak dilibatkan dalam proses penunjukan nakhoda badan usaha desa tersebut. Ketidakterlibatan lembaga pengawas desa ini memicu pertanyaan besar mengenai legalitas kepengurusan yang tengah berjalan.
Keresahan semakin meruncing saat pihak BPD mempertanyakan hasil kerja nyata dari pengurus BUMDes. Pasalnya, anggaran jumbo sebesar Rp 200 juta yang telah digelontorkan pemerintah desa untuk dikelola BUMDes hingga kini belum terlihat wujud fisiknya, baik dalam program infrastruktur maupun sektor lainnya.
Ketidakjelasan alokasi dana desa ini mendapat sorotan tajam dari Masyarakat setempat, Warga mendesak adanya transparansi dan bukti autentik terkait penggunaan dana rakyat yang di gelontorkan untuk ketahanan pangan sesuai program tersebut.
"Jika memang dana itu dikelola, pertanyaannya adalah di mana fisiknya? Di mana lokasinya? Publik berhak tahu ke mana aliran dana tersebut bermuara," tegas warga dalam keterangannya, Selasa (6/1/2026).
Warga setempat menyatakan tidak akan tinggal diam. Dalam waktu dekat, pihaknya berencana melayangkan laporan resmi ke Inspektorat Kabupaten Pandeglang dan Aparat Penegak Hukum (APH) guna menindaklanjuti dugaan proyek fiktif di BUMDes Cipicung.
"Ketua ditunjuk langsung oleh Carik, ini ada apa? Kami menduga ada praktik 'main mata' antara pengurus BUMDes dan oknum desa dalam mengelola kegiatan ketahanan pangan. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Struktur harus dirombak melalui mufakat masyarakat demi menyelamatkan uang negara," tambah Warga
Upaya konfirmasi telah dilakukan terhadap sejumlah perangkat desa. Namun, Sekretaris Desa Cipicung, Nana, tidak memberikan respons atas pertanyaan yang diajukan.
Sikap serupa ditunjukkan oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa Cipicung. Meski jurnalis telah berupaya melakukan verifikasi, pihak Pj Kades tetap bungkam dan tidak memberikan keterangan resmi hingga berita ini diterbitkan.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari pemerintah kabupaten untuk mengusut tuntas dugaan maladministrasi dan potensi kerugian negara di Desa Cipicung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang.(neni/red).
.jpg "Separah itu Kepemimpinan Desa? Maryani PJS Curug Sulanjana Pecat Semua RT Secara Sepihak, Ada Apa???")
