CILEGON, Detikflash.net – Mengawali tahun 2026, sejumlah wilayah di Kota Cilegon, Banten, terendam banjir akibat curah hujan tinggi yang mengguyur sejak beberapa hari terakhir. Bencana ini memicu kritik tajam dari Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) terkait efektivitas penanganan banjir oleh pemerintah Kota Cilegon yang di nilai Lamban.
Ketua BPI KPNPA RI Kota Cilegon, Ir. H.M. Sabilillah US, menilai pemerintah lamban dalam mengantisipasi risiko bencana tahunan ini. Akibatnya, masyarakat harus menanggung kerugian besar, termasuk kerusakan infrastruktur dan hunian.
"Kami melihat penanganan pemerintah sangat lambat dalam mengatasi banjir ini, hingga akhirnya masyarakat yang menjadi korban. Berdasarkan pantauan, terdapat puluhan bangunan rumah tinggal warga yang hanyut terbawa arus deras," ujar Sabilillah saat memberikan keterangan kepada media di Sekretariat Temu Putih, Sabtu (3/1/2026).
Sabilillah menduga, parahnya banjir kali ini dipicu oleh masalah klasik yang tak kunjung usai, yakni penyempitan dan penyumbatan drainase atau gorong-gorong di titik-titik vital. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab ini tidak hanya berada di pundak pemerintah, tetapi juga sektor industri swasta yang beroperasi di wilayah terdampak.
"Siapa yang mau bertanggung jawab jika kondisinya sudah seperti ini? Pemerintah dan pihak industri swasta harus duduk bersama dan bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang terjadi," tegasnya.
Berdasarkan pengamatan BPI KPNPA RI, banjir di awal tahun 2026 ini tercatat lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaran titik banjir yang cukup dalam dilaporkan merata di beberapa wilayah strategis.
"Kalau saya lihat, tahun ini banjirnya lebih parah. Titik terdampak paling signifikan berada di Kecamatan Ciwandan, Cibeber, dan Grogol," tambah Sabilillah.
Ia mendesak Pemerintah Kota Cilegon untuk segera mengambil langkah cepat, baik dalam bentuk penyaluran bantuan logistik darurat maupun perbaikan infrastruktur jangka pendek agar beban masyarakat terdampak dapat segera teratasi.
"Kami meminta pemerintah segera bertindak cepat, baik dari sisi bantuan kemanusiaan maupun langkah teknis lainnya. Jangan sampai masyarakat merasa dibiarkan berjuang sendiri di tengah bencana,"pungkasnya(*/red).




