Cilegon,Detikflash— Bencana banjir yang melanda Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, kembali membuka wajah buram kehadiran negara di tengah penderitaan rakyatnya. Di saat ratusan warga berjibaku menyelamatkan diri dari genangan air, justru muncul kesan kuat bahwa pemerintah daerah, mulai dari lurah, camat, hingga jajaran tertinggi seperti Wakil Wali Kota dan Wali Kota Robinsar,seolah mengabaikan dan tak hadir di tengah masyarakat yang terdampak.
Di sejumlah titik wilayah Jombang, warga masih bertahan dalam kondisi memprihatinkan. Banyak rumah terendam, warga kehilangan tempat berteduh, kekurangan makanan, selimut, serta kebutuhan dasar lainnya. Anak-anak kecil, bayi, dan lansia menjadi kelompok paling rentan menghadapi dinginnya cuaca dan buruknya kondisi pasca banjir.
Ironisnya, hingga beberapa hari pascabanjir, bantuan yang datang justru minim dan tidak merata. Pemerintah daerah dinilai hanya fokus pada satu-dua titik tertentu, sementara wilayah lain yang terdampak lebih parah justru luput dari perhatian.
Ade, seorang aktivis jalanan mencoba mengunjungi wilayah tersebut yg sudah beredar di sosial media tersebut perwakilan dari Yayasan Rumah Pintar Kreasi, yang secara langsung mendatangi lokasi bencana, mengaku prihatin dengan kondisi warga Jombang. Menurutnya, situasi ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah, bukan sekadar formalitas atau kunjungan simbolis.
“Ini bukan satu dua rumah, ini banyak wilayah di Jombang yang terdampak. Harusnya pemerintah hadir secara menyeluruh, bukan hanya fokus di satu titik lalu mengabaikan yang lain,” ujar Ade.
Kng Ade juga mengungkapkan, saat berbincang dengan salah satu warga terdampak,yg tak mau di sebutkan Nama nya ia menanyakan apakah Wali Kota atau Wakil Wali Kota atau dari dinas terkait sudah pernah turun langsung ke lokasi banjir. Jawaban warga tersebut mencerminkan kekecewaan yang mendalam.
“Belum pernah,” jawab warga singkat.
Lebih menyakitkan lagi, warga menyampaikan pesan keras kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon. Mereka merasa kehadiran pejabat hanya terasa saat masa kampanye pemilu, ketika blusukan ke kampung-kampung menjadi agenda rutin demi meraih simpati.
“Kalau sudah jadi, kami seperti ditinggal. Dulu rajin ke kampung, sekarang banjir malah tidak kelihatan. Seolah cuma datang pas mau pemilu saja, setelah itu goodbye, menghilang,” keluh warga.
Kritik pun mengarah tajam kepada jajaran OPD terkait, lurah, dan camat yang dinilai gagal menjalankan fungsi dasar pemerintahan, yakni melindungi dan melayani masyarakat saat kondisi darurat. Tidak adanya posko pengungsian yang memadai, minimnya distribusi makanan, selimut, serta lambannya respons lapangan menjadi bukti nyata lemahnya koordinasi dan empati birokrasi.
Banjir bukan sekadar bencana alam, melainkan ujian kepemimpinan. Ketika warga terendam air dan dingin, kehadiran negara seharusnya terasa nyata, bukan sekadar lewat rilis atau unggahan media sosial.
Warga Kecamatan Jombang kini tidak hanya menuntut bantuan, tetapi juga menagih tanggung jawab moral dan politik dari Pemerintah Kota Cilegon. Mereka berharap Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan seluruh OPD terkait segera turun langsung, membuka mata, dan berhenti menutup telinga atas jeritan rakyatnya sendiri.
Jika pemerintah daerah terus lalai dan memilih diam, maka banjir ini bukan hanya merendam rumah warga, tetapi juga menenggelamkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Kota Cilegon. (Biro)
